Indonesia dalam geliat regresi demokrasi

_By MS.Tjik.NG_

_Sejarah mencatat dengan tinta emas para Sultan dan Raja di Nusantara rela berkorban membantu baik materiil maupun imateriil, dengan segala daya kemampuan untuk kepentingan sebuah bangsa demi kebersamaan dan persatuan untuk bertransformasi menjadi sebuah negara kesatuan_

_Tekad kuat untuk bersama membangun sebuah idiom Demokrasi dengan kata lain bahwa "kedaulatan terletak di tangan rakyat"_

_Kesultanan dan Kerajaan di Nusantara mutlak sebagai pelaku praktik dinasti politik itu menyadari betul, dengan tulus ikhlas melepaskan mahkota kebesaran, dan segera meninggalkannya,  Sementara pada era  Indonesia modern terdapat awan hitam  membayangi jagat demokrasi, yang sebelum nya tidak terpikirkan akan terjadi sebuah  anomali dan keanehan_

_Kita respek dan salut kepada Sultan Siak Syarif Kasim II dengan enteng megirim surat kepada Soekarno-Hatta. Beliau menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintahan RI serta menyerahkan  harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia_

_Begitu juga dengan dukungan Kesultanan Yogyakarta terhadap kemerdekaan RI. Sultan Hamengkubuwono IX sebagai raja dalam pidatonya di Kepatihan bshwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia_

_Dua Kesultanan terbaca di atas contoh konkrit sebagai "Inspiring Prophetic Leader, yang tidak mabuk kekuasaan dan berdamai dengan kondisi, yakni back to democracy_

_Kini Praktik dinasti politik di Indonesia semakin merajalela. Sampai 2020 tercatat setidaknya ada praktik di 117 daerah di Indonesia yang kepala daerahnya merupakan produk dari dinasti politik. Hampir setara dengan 20 persen dari total daerah di Indonesia. Jika tidak ada penghambatan atau kampanye perlawanan yang serius, maka pada Pilkada 2024 ini angkanya bisa mencapai 25 persen, menurut  Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti_

_Terpuruknya demokrasi pada titik nadir, atau meminjam istilah Thomas Power  sebagai "jalan di tempat menuju kemunduran" menjadi kendala  membangun kepemimpinan nasional yg kuat dan berkualitas_

_Indonesia dalam sejarahnya sejak merdeka 1945, telah mengalami pergeseran demokrasi, yaitu:_

1.Demokrasi Parlementer

2.Demokrasi Terpimpin

3.Demokrasi Pancasila

4.Era Reformasi    

_Terjadi pasang surut demokrasi di negeri ini tampaknya unpredictable karena terlena dengan era reformasi ditandai dengan multipartai yang mestinya sangat bisa dan mampu mengawal demokrasi, harapan itu terpatahkan karena masih terperangkap dalam euforia, cuma sekedar mendamba kursi belaka_            

_Majalah TIME menilai demokrasi di Indonesia relatif baik atau pada puncaknya. Namun dari kepemimpinan yang di perlihatkan Jokowi di masa masa terakhirnya terdapat potensi kemunduran demokrasi di Indonesia_

_Bahkan menurut Frans Magnis Suseno Guruh besar Filsafat STF Driyakara ini, merasa bingung ke arah mana demokrasi Indonesia ini,hal lain juga dia mendengar banyak orang-orang yang telah mengalami intimidasi_ _Romo Magnis merasa_

_resah lantaran situasi politik Indonesia yang kini berada dalam genting_

_"Seiring dengan berakhir nya satu dekade  pemerintahan Jokowi, ia mungkin akan lebih dikenang karena mengantarkan era baru, yakni kemunduran demokrasi", tulis Majalah TIME di akun instsgram nya, kamis 1 November 2023_

_Bagaimana menurut pengamat,  para pakar dari luar seputar dinamika  perkembangan demokrasi Indonesia_

_Menurut Thomas Power dan Eve Waburton dalam bukunya Democracy in Indonesia: From Stagnation to regression (Demokrasi di Indonesia: Dari jalan di tempat menuju kemunduran), (2020)_

_Kondisi demokrasi di Indonesia pasca reformasi setidaknya dibagi menjadi 3 priode:_

_1. Priode Cerah atau musim semi demokrasi di Indonesia terjadi pada kurun waktu 1999-2009_

_2. Priode Stagnan atau jalan di tempat, mulai terjadi kerontokan demokrasi berlangsung selama satu dasawarsa yakni tahun 2009-2019_.

_3. Priode Regresi atau kemunduran demokrasi telah  berlangsung sejak 2019 sampai saat ini, boleh jadi akan terus berlanjut hingga tahun- tahun mendatang_.

_Jelang berakhirnya priode pertama Jokowi, maka demokrasi di Indonesia tenggelam ke titik terendah pasca berakhirnya Orde Baru, dimana hal ini mengacu pada index penilaian Lembaga Demokrasi seperti The Economist Democrscy Index dan V-Dem dari skala 1-10 kita beri nilai 6,39_.

_Thomas Power menegaskan dalam bukumya tersebut, bahwa di Indonesia sedang mengalami regresi demokrasi, dimana tren itu terjadi bertahap sehingga tidak semua orang merasakan nya. Dia kemudian  mengidentifikasinya menjadi 3 masalah terpenting dari regresi demokrasi yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut_:

1. _Masalah Lawfare, yaitu penyalahgunaan hukum dan lembaga penegak hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik (politisasi hukum)_

2._Keberpihakan aparat penegak hukum dalam penangan kasus yang melibatkan pemegang kekuasaan terutama politisi partai politik_

3. _Manipulasi peraturan atau perubahan aturan hukum untuk mendorong penggelembungan kekuatan ekskutif (kasus terakhir terkait perubahan syarat Capres Cawapres oleh MK,  memperkuat tesis Thomas ini)_.

_Eve Warburton, dalam pengamatannya, yaitu proposisi terkait polarisasi masyarakat Indonesia, yang telah memunculkan 3 situasi:_

_1. Polarisasi menyebabkan situasi pertarungan politik yang menafikan, dimana yang hadir bukan lawan politik tetapi musuh politik yang harus dihancurkan (Zero Some Game)_

_2. Polarisasi membuka peluang pemegang kekuasaan dengan memframing lawan politik sebagai musuh negara sehingga dianggap sah dan legal untuk ditiadakan menggunakan perangkat hukum yang ada_.

_3. Menguatkan polarisasi yang afektif/politik baper dapat membuat warga membawa kebencian partisan ini ke ranah privat_

_Teropongan atau pandangan pihak luar ini tentu bisa dikomparasi dan diuji oleh kita orang dalam, dimana kondisi faktual yang terjadi secara lambat dan tidak terasa ini membuat kita kebas dan kebal akan situasi yang terjadi, akhirnya  korelasi yang ditulis, diperbincangkan  oleh Power dan Eve menjadi relevan ketika di sandingkan dengan  kondisi riil terkait Pilpres 2024_

_Dari sebuah kebijakan yang dimainkan hal-hal memang tak terlihat itu justeru menjadi menarik bukan dari permainan kebijakan yang tampak_.

_Peristiwa reformasi 1998 masih  menyisah kan luka dan kepiluan, karena perjuangan meraih demokrasi pasca reformasi telah banyak menelan korban nyawa dan harta jangan sampai dikhianati_              

_Karena kini mulai terasa demokrasi di negeri ini bagaikan fatamorgana atau sesuatu yang ada ditiadakan, yang tiada diadakan dalam perspektif tauhid disebut "wujuduhu ka'adamihi"_

_Bukankah Demokrasi berujung pada kebutuhan bangsa dan negara bukan kepentingan golongan dan sekelompok elit, karena substansi demokrasi itu adalah Indonesia yang harus menang, bukan orang perorang_

 والله اعلم بالصواب

_C300124, Tabik 🙏_